Pontianak – Pemprov Kalimantan Barat perlu mendorong Pelabuhan Kijing berstatus Pelabuhan Ekspor Impor, untuk mendongkrak Dana Bagi Hasil (DBH).
“Jika status Kijing naik menjadi pelabuhan ekspor-impor, DBH kita akan meningkat drastis,” kata Angga Nur ’Adha Anuardi, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalbar, Minggu (28/12/2025) malam.
Angga mewakili guberur Kalbar membuka Diskusi Publik Refleksi Akhir Tahun 2025 besutan Kampung Borneo Multimedia (KBM) di kafe Klaani Jala Sumbawa. Tema diskusi “Memotret Kinerja Ekonomi dan Kondisi Infrastruktur Kalbar”.
Angga menyoroti pentingnya perubahan status Pelabuhan Kijing menjadi pelabuhan ekspor-impor secara penuh. “Sebagai produsen sawit terbesar kedua di Indonesia setelah Riau, Kalimantan Barat memiliki potensi besar jika hasil bumi tersebut disalurkan langsung melalui pelabuhan lokal,” kata Angga.
Menurutnya, kunci untuk meningkatkan DBH adalah dengan memaksimalkan potensi objek yang ada di Kalimantan Barat, salah satunya melalui optimalisasi Pelabuhan Kijing di Mempawah.
“Permasalahannya sekarang bukan lagi soal kewenangan di daerah, tapi ada di pusat. Kita perlu bersinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat untuk membawa isu ini ke tingkat nasional,” ujar Angga.
Angga memastikan jika kenaikan DBH berhasil dikawal, maka persoalan infrastruktur jalan di Kalimantan Barat dapat segera tuntas. “Bahkan jika kita bisa mengamankan tambahan dari DBH tersebut, masalah jalan rusak di Kalbar bisa selesai lebih cepat,” katanya.
Dampak Langsung
Angga menekankan Bappeda tetap berkomitmen menjalankan visi dan misi kepala daerah dengan memprioritaskan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah, upaya meningkatkan pendapatan daerah guna mengejar ketertinggalan anggaran dibanding provinsi lain di Kalimantan.
Menanggapi pernyataan Ketua Komisi III Syarif Amin Muhammad soal posisi APBD Kalimantan Barat terkecil di regional Kalimantan, Angga menjelaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki keterbatasan karena regulasi pemerintah pusat.
“Kalau dari PAD, saya rasa tidak akan ada dampak signifikan karena jenis pajaknya dibatasi oleh pusat. Namun, peluang besar kita ada pada Dana Bagi Hasil (DBH),” ujar Angga yang diwawancara usai diskusi publik.
Melalui momentum refleksi akhir tahun yang diinisiasi KBM ini, Bappeda berharap adanya masukan dan terobosan kolaboratif untuk mengawal kebijakan di pemerintah pusat. Tujuannya agar pusat memberikan keputusan yang lebih berpihak pada kepentingan pembangunan di Kalimantan Barat.
“Ini adalah momen penting bagi kita untuk bersama-sama mengawal agar pusat memberikan keputusan yang pro-Kalbar, demi kesejahteraan ekonomi dan perbaikan infrastruktur kita ke depan,” pungkas Angga.
Kondisi Ekonomi
Seperti diketahui, kondisi perekonomian Kalbar secara garis besar dari tahun ke tahun lumyan bertumbuh. Pada kuartal IV 2024 tumbuh sebesar 4,98% (y-o-y). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalbar di 2024 mencapai sekitar Rp300.166,89 miliar, dengan PDRB per kapita sekitar Rp52,70 juta.
Pada 2025, tren pertumbuhan relatif stabil — misalnya pertumbuhan ekonomi triwulan II tercatat 5,59% (y-o-y). Struktur ekonomi menunjukkan dominasi pertanian, serta kontribusi signifikan dari sektor industri pengolahan dan perdagangan.
Pemerintah provinsi menargetkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, dengan mendorong sektor unggulan lokal (seperti komoditas pertanian, ekonomi kreatif, dan pariwisata), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam hal infrastruktur yang menjadi fokus utama pada 2025, Pemprov Kalbar mengalokasikan sekitar Rp 475 miliar khusus untuk perbaikan jalan provinsi dan jembatan, dengan perhatian pada akses ke wilayah pedalaman dan perbatasan.
Meski demikian, kapasitas tersebut dinilai belum cukup: lebih dari 60% jalan kabupaten/kota mengalami kerusakan dan memerlukan rehabilitasi/penanganan serius.
Konektivitas
Akses konektivitas di pedalaman dan perdesaan masih menjadi tantangan — terutama dalam hal mobilitas, distribusi barang, akses pasar, layanan publik, serta akses pendidikan dan kesehatan. Pemerintah menekankan bahwa pembangunan jalan dan jembatan bukan sekadar proyek fisik, melainkan sebagai instrumen penggerak ekonomi bagi komunitas pedalaman.
Selain jalan, ada proyek strategis seperti relokasi jalur nasional di area pelabuhan (misalnya di sekitar pelabuhan di Mempawah), yang menurut laporan progres proyek pada 2025 sudah mencapai sekitar 59%. Proyek ini diharapkan meningkatkan konektivitas logistik dan akses ekonomi.
Namun, meskipun ada upaya, luas dan geografi Kalbar — sebagai salah satu provinsi terluas di Indonesia — serta kondisi desa/daerah terpencil, membuat pemerataan infrastruktur menjadi tantangan besar.
Sementara ini, Kalbar menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan relatif menjanjikan, dengan kontribusi sektor pertanian, industri, dan perdagangan. Namun, kondisi infrastruktur — terutama jalan, jembatan, konektivitas pedalaman — masih memerlukan perhatian serius agar pembangunan ekonomi dan layanan publik bisa dinikmati secara merata.
Penulis: R. Rido Ibnu Syahrie I Update Berita, ikuti Google News
