PONTIANAK – Kemacetan di kawasan Jembatan Kapuas I, Pontianak, dinilai tidak cukup diatasi dengan membatasi kendaraan. Rekayasa lalu lintas, terutama menghilangkan persimpangan di titik krusial, perlu menjadi prioritas sebelum pemerintah membangun flyover.
Pandangan soal kemacetan tersebut disampaikan Dr. Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kalimantan Barat, dalam podcast Satukata kanal Public Insight yang tayang Minggu (18/10/2026).
Ia menilai, keberadaan jembatan duplikasi Kapuas I dapat membantu membagi arus kendaraan. Namun, manfaatnya tidak akan optimal jika hambatan justru muncul di persimpangan dan ruas jalan setelah jembatan.
“Supaya tidak macet, jangan membuat simpang. Bagaimana caranya rekayasa supaya tidak ada simpang,” ujar Slamet yang jga Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Pontianak.
Menurutnya, persoalan kemacetan tidak hanya berkaitan dengan kapasitas jembatan, tetapi juga kemampuan jaringan jalan menampung dan mengalirkan kendaraan setelah melewati jembatan.
Slamet menjelaskan, arus kendaraan dari dan menuju Jembatan Kapuas I harus menghadapi sejumlah pertemuan arus di kawasan Tanjung Raya dan ruas jalan sekitarnya. Ketika kendaraan dari beberapa arah bertemu pada satu titik, laju lalu lintas berpotensi melambat, terlebih saat volume kendaraan meningkat pada jam sibuk.
Ia mengacu pada data lalu lintas 2017 yang dibahas dalam podcast. Saat itu, menurut paparannya, jumlah kendaraan yang melintasi kawasan tersebut mencapai sekitar 10.000 sepeda motor dan 20.000 kendaraan ringan dalam rentang pengamatan pukul 06.00 hingga 21.00.
Kapasitas Jalan
Data tersebut merupakan gambaran historis, bukan kondisi lalu lintas terkini. Namun, Slamet menggunakannya untuk menjelaskan besarnya tekanan kendaraan terhadap kapasitas jalan, terutama ketika arus bertemu di persimpangan.
Ia juga menerangkan bahwa kapasitas jalan tidak dapat dihitung hanya berdasarkan jumlah kendaraan secara fisik. Dalam analisis transportasi, kendaraan dikonversi ke satuan mobil penumpang (SMP), karena sepeda motor, mobil, dan kendaraan berat memiliki pengaruh berbeda terhadap arus lalu lintas.
Berdasarkan ilustrasi perhitungan yang disampaikannya, kapasitas efektif jalan perkotaan dapat jauh lebih rendah dibandingkan jalan bebas hambatan. Persimpangan, aktivitas di sisi jalan, dan pergerakan kendaraan yang berpotongan semakin mengurangi kelancaran arus.
Karena itu, penambahan jembatan belum otomatis menyelesaikan kemacetan apabila hambatan berpindah ke mulut jembatan, simpang, atau ruas jalan berikutnya.
Hilangkan Konflik Arus
Slamet mengusulkan agar pemerintah mengkaji pengaturan arus yang mengurangi pertemuan kendaraan di persimpangan setelah Jembatan Kapuas I. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah membuat arus kendaraan bergerak lebih kontinu, dengan mengatur pergerakan belok dan menyediakan putaran balik atau U-turn yang dirancang sesuai kebutuhan lalu lintas.
Menurutnya, rekayasa tersebut perlu memperhitungkan pergerakan kendaraan dari setiap arah, termasuk arus yang hendak menuju kawasan Yarsi. Jika kendaraan harus berhenti atau saling memotong di satu titik, manfaat pembagian arus melalui jembatan duplikasi akan berkurang.
Namun, menghilangkan satu hambatan juga dapat memindahkan antrean ke lokasi lain. Slamet mencontohkan, apabila arus di persimpangan dapat dilancarkan, pemerintah tetap harus mengantisipasi kapasitas ruas setelahnya, termasuk Jalan Yarsi.
Artinya, rekayasa lalu lintas tidak cukup dilakukan pada satu titik secara terpisah. Pemerintah perlu menilai keseluruhan jalur, mulai dari akses jembatan hingga simpang dan ruas jalan yang menampung arus kendaraan berikutnya.
Flyover Bukan Pilihan Pertama
Slamet mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menjadikan pembangunan flyover sebagai solusi utama. Infrastruktur bertingkat memang dapat menjadi pilihan ketika kapasitas jalan tidak lagi memadai, tetapi perlu didahului evaluasi terhadap alternatif yang lebih sederhana.
“Saya termasuk penentang flyover. Selama belum perlu, seharusnya jangan berpikir tentang flyover,” katanya.
Ia menegaskan, pembangunan flyover tetap dapat dipertimbangkan apabila berbagai upaya pengaturan lalu lintas telah dilakukan dan kapasitas jaringan jalan tetap tidak mampu menampung volume kendaraan.
Sebelum sampai pada pilihan tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan konfigurasi persimpangan, memperbaiki desain U-turn, mengatur pergerakan kendaraan, dan meningkatkan kapasitas ruas yang menjadi titik hambatan.
Pendekatan ini juga menuntut evaluasi berdasarkan kondisi lapangan. Pemerintah perlu membandingkan perubahan waktu tempuh, panjang antrean, serta pergerakan kendaraan sebelum dan sesudah rekayasa diterapkan untuk mengetahui efektivitasnya.
Selain persoalan persimpangan, Slamet menyoroti belum tersedianya jalur khusus yang memadai bagi angkutan barang dan kendaraan berat di kawasan perkotaan Pontianak.
Menurutnya, angkutan barang idealnya menggunakan jalur yang tidak bercampur dengan lalu lintas perkotaan. Namun, keterbatasan infrastruktur membuat pengaturan waktu operasional menjadi salah satu alternatif yang dapat diterapkan untuk mengurangi konflik antara kendaraan berat dan pengguna jalan lainnya.
Pembatasan waktu tersebut, kata dia, menjadi langkah yang memungkinkan ketika jalur khusus belum tersedia. Kebijakan itu perlu mempertimbangkan kelancaran distribusi barang sekaligus keselamatan dan kapasitas jalan.
Kendaraan Berat
Slamet menjelaskan, kendaraan berat memiliki nilai ekuivalensi satuan mobil penumpang lebih besar daripada sepeda motor. Akibatnya, meskipun jumlah kendaraan berat relatif sedikit, pengaruhnya terhadap kapasitas lalu lintas dapat cukup signifikan.
Ia juga menyinggung persoalan kendaraan kontainer yang melintasi kawasan perkotaan untuk menuju wilayah lain, termasuk jalur ke arah Sambas.
Menurutnya, penyelesaian jangka panjang membutuhkan jalur angkutan barang yang memadai agar kendaraan berat tidak terus bercampur dengan arus kendaraan harian masyarakat.
Penulis: R. Rido Ibnu Syahrie I Google News Pontianak Times
