PONTIANAK – Dr Muhammad Fahmi berharap hilirisasi dan UMKM masuk dalam rantai investasi di Kalimantan Barat, untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Upaya tersebut membutuhkan penguatan hilirisasi sumber daya alam, perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, serta keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok industri,” kata Muhammad Fahmi saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Sekretariat Bersama (Sekber) Satukata, Kamis (8/10/2026).
Fahmi dalam FGD bertema Kolaborasi Publik Mendorong Investasi Inklusif dan Berkelanjutan di Kalimantan Barat, memaparkan sejumlah langkah strategis yang perlu dipersiapkan daerah untuk mengoptimalkan manfaat investasi.
Menurutnya, pengembangan investasi Kalimantan Barat perlu bertumpu pada tiga prinsip, yakni kebijakan berbasis data, hilirisasi, dan kelestarian lingkungan. Ketiganya menjadi landasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada masuknya modal, tetapi juga menghasilkan manfaat jangka panjang bagi daerah.
Fahmi menyoroti pentingnya penguatan industri hilir agar komoditas unggulan Kalimantan Barat tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Pengolahan di dalam daerah dinilai dapat membuka peluang penciptaan nilai tambah ekonomi.
“Bauksit dan alumina menjadi salah satu contoh komoditas yang perlu didukung melalui pengembangan industri hilir. Produk perkebunan juga berpotensi dikembangkan melalui pengolahan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri dan pasar,” kata Fahmi.
Strategi tersebut, lanjut dia, membutuhkan keterhubungan antara investasi, ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi, dan akses pasar. Dengan rantai produksi yang lebih kuat di dalam daerah, peluang ekonomi dapat berkembang melampaui kegiatan ekstraksi atau penjualan komoditas mentah.
Fahmi juga menekankan pendekatan ekonomi berbasis lanskap, yakni pengembangan ekonomi yang menyelaraskan pemanfaatan sumber daya alam dengan kearifan lokal dan prinsip keberlanjutan.
Menurut Fahmi, pendekatan ini penting agar pengembangan industri tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan karakter wilayah. Investasi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian sumber daya alam.
Infrastruktur
Selain hilirisasi, infrastruktur dan konektivitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing Kalimantan Barat.
Dalam paparannya, Fahmi mendorong optimalisasi fungsi pelabuhan dan kawasan strategis, termasuk Pelabuhan Kijing dan PT Borneo Alumina Indonesia (BAI). Penguatan infrastruktur tersebut diharapkan dapat menekan biaya logistik serta memperlancar arus ekspor dan impor.
Perbaikan jalan, pelabuhan, dan bandara juga diperlukan untuk memperkuat konektivitas antarkabupaten dan kota. Konektivitas yang memadai dapat mendukung distribusi bahan baku, pergerakan barang, serta hubungan antara kawasan produksi dan pasar.
Di sisi lain, daerah perlu menyediakan data potensi investasi yang transparan, spesifik, dan berbasis digital. Informasi tersebut mencakup peluang penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).
Penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum juga menjadi bagian dari upaya menarik investor. Namun, kemudahan berusaha perlu berjalan seiring dengan komitmen terhadap prinsip ekonomi hijau dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Dengan informasi yang jelas dan pelayanan yang efektif, calon investor dapat menilai peluang usaha secara lebih terukur. Pemerintah daerah juga memiliki dasar yang lebih baik untuk mengarahkan investasi sesuai potensi dan kebutuhan pembangunan wilayah.
Rantai Pasok Industri
Salah satu tantangan dalam pengembangan investasi adalah memastikan pelaku usaha lokal turut menikmati peluang ekonomi yang tercipta.
Fahmi menekankan perlunya industri besar menggandeng UMKM sebagai bagian dari rantai pasok. Keterlibatan tersebut dapat berbentuk penyediaan kebutuhan logistik, jasa katering bagi pekerja, perawatan fasilitas, hingga distribusi bahan baku penunjang industri.
Skema kemitraan tersebut membuka peluang bagi UMKM untuk memperoleh pasar yang lebih luas. Namun, pelaku usaha lokal juga membutuhkan dukungan agar mampu memenuhi standar kualitas, kapasitas produksi, dan ketepatan waktu yang dipersyaratkan perusahaan.
Karena itu, kemitraan industri dengan UMKM perlu diikuti program pendampingan dan penguatan kapasitas. Akses terhadap pembiayaan, legalitas usaha, teknologi, dan informasi pasar menjadi bagian penting dalam mempersiapkan UMKM agar dapat bersaing.
Investasi yang terhubung dengan usaha masyarakat berpotensi menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas. Perputaran ekonomi tidak hanya berlangsung di perusahaan utama, tetapi juga menjangkau pemasok dan penyedia jasa di sekitarnya.
Pasar Global
Fahmi juga mengangkat potensi komoditas unggulan daerah, seperti kratom, ikan arwana, kelapa, dan lidah buaya. Pengembangan komoditas tersebut perlu didukung kolaborasi antarpemangku kepentingan, pengolahan produk, serta pemenuhan standar ekspor.
Khusus bagi produk yang menyasar pasar internasional, standardisasi menjadi salah satu prasyarat penting. Penguatan tata kelola digital dan kapasitas industri pengolahan skala kecil juga diperlukan agar produk daerah memiliki kesiapan memasuki pasar yang lebih luas.
Selain komoditas sumber daya alam, ekonomi kreatif berbasis budaya lokal turut memiliki peluang untuk dikembangkan.
Produk kriya dan tekstil tradisional, seperti Tenun Ikat Sidan, Tenun Ikat Sintang, Tenun Sambas, serta Corak Insang Pontianak, disebut sebagai contoh produk yang dapat dikembangkan melalui inovasi desain dan peningkatan nilai jual.
Pengembangan tersebut membutuhkan strategi pemasaran yang mampu mempertemukan identitas budaya dengan kebutuhan konsumen modern. Dengan penguatan kualitas dan akses pasar, produk lokal berpeluang memasuki segmen industri kreatif dan fesyen bernilai tinggi.
Digitalisasi UMKM
Dalam materi yang dipaparkan, tingkat digitalisasi UMKM daerah disebut baru sekitar 40 persen. Angka tersebut menjadi perhatian karena penggunaan teknologi dapat membantu pelaku usaha memperluas pemasaran dan mengakses ekosistem perdagangan yang lebih luas.
Fahmi mendorong pendampingan melalui program seperti Pojok UMKM, termasuk fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan asistensi kepabeanan untuk kebutuhan ekspor.
“Digitalisasi juga perlu diperkuat melalui kemitraan, termasuk dengan Bank Indonesia Kalimantan Barat, agar pelaku UMKM dapat terhubung dengan sistem pembayaran nontunai dan platform perdagangan elektronik,” kata Fahmi yang juga Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak.
Langkah tersebut, kata Fahmi, perlu disertai pendampingan yang berkelanjutan. Digitalisasi bukan hanya persoalan membuka akun penjualan daring, tetapi juga mencakup kemampuan mengelola transaksi, menjaga mutu produk, memahami kebutuhan konsumen, dan memenuhi kewajiban legalitas usaha.
Penguatan kapasitas tersebut dapat membantu UMKM meningkatkan daya saing, sekaligus memperbesar peluang mereka menjadi pemasok bagi industri besar maupun menjangkau konsumen di luar daerah.
Tenaga Kerja Lokal
Pengembangan investasi juga memerlukan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri. Fahmi menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja lokal, terutama untuk mendukung kebutuhan industri yang mengarah pada penerapan prinsip ekonomi hijau.
Ketersediaan tenaga kerja terampil menjadi bagian dari kesiapan daerah menerima investasi. Hubungan antara pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku industri, dan penyelenggara pelatihan diperlukan agar kompetensi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.
Selain itu, dukungan terhadap UMKM, pariwisata, kegiatan pertemuan dan pameran atau meetings, incentives, conferences, and exhibitions (MICE), serta industri kreatif dapat memperluas basis ekonomi daerah.
Diversifikasi kegiatan ekonomi menjadi penting agar peluang pertumbuhan tidak hanya bergantung pada sektor industri tertentu. Dengan penguatan keterampilan dan sektor usaha yang beragam, masyarakat memiliki lebih banyak jalur untuk berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi.
Manfaatnya bagi Masyarakat
Pemaparan Fahmi menempatkan investasi sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang membutuhkan persiapan lintas sektor. Infrastruktur, hilirisasi, kepastian hukum, sumber daya manusia, dan penguatan UMKM saling berkaitan dalam menentukan kualitas pertumbuhan ekonomi.
Tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai strategi tersebut diterjemahkan ke dalam program yang terukur. Penguatan kemitraan industri dengan UMKM, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, perluasan digitalisasi, serta pengembangan produk unggulan perlu disertai indikator hasil yang dapat dievaluasi.
Dengan demikian, keberhasilan investasi tidak cukup dinilai dari nilai modal yang masuk. Pemerintah dan pemangku kepentingan juga perlu melihat nilai tambah yang tercipta di daerah, keterlibatan usaha lokal, kesempatan kerja, dan keberlanjutan lingkungan.
FGD yang diselenggarakan Sekber Satukata menjadi ruang untuk membahas bagaimana investasi dapat berperan lebih besar dalam pembangunan Kalimantan Barat. Arah yang ditawarkan dalam paparan Fahmi menekankan perlunya menghubungkan investasi dengan potensi lokal agar pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.[jek]
Editor: R. Rido Ibnu Syahrie I Google News Pontianak Times
