Jakarta. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menanggulangi dampak Covid-19 bisa gagal jika tidak disertai upaya maksimal dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi. Diperlukan keberanian pemerintah untuk menggratiskan PCR.
“Kebijakan PEN dan kebijakan lainnya sering berbenturan. Kalaupun berhasil, biasanya tidak berkesinambungan atau tidak bertahan lama. Persoalan utamanya, sering tidak selaras antara upaya memutus mata rantai pandemi dengan kebijakan dalam aktivitas perekonomian,” kata Andra Rante, Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) kepada pontianak-times.co.id melalui sambungan WhatsApp, Jumat (2/7/2021).
Menurut Andra, saatnya yang tepat sekarang melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Negara harus hadir dengan berinvestasi untuk program memutus mata rantai covid. Caranya dengan menggratiskan beberapa tes seperti tes PCR (Polymerase Chain Reaction) kepada semua lapisan masyarakat Indonesia dan dilakukan serentak.
“Setelah itu, bagi yang hasil PCR-nya positif covid-19 harus diserahkan ke pemerintah untuk mendapatkan penanganan serius. Selanjutnya aktivitas roda ekonomi bisa kembali dibuka dengan tahapan-tahapan berdasarkan kajian yang matang,” ujar Andra yang juga mahasiswa s-2 manajemen ekonomi.
Dijelaskan Andra, lonjakan covid-19 semakin mengkhawatirkan. Ini sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan dan pasti berdampak pada ketahanan kesehatan maupun ketahanan ekonomi dalam negeri. Sayangnya, berbagai kebijakan pemerintah telah dibuat tetapi terkadang keberhasilan dan efeknya terhadap pemulihan ekonomi tak bertahan lama.
“Melihat kondisi ini, pemerintah harus menerapkan pola baru untuk menunjang kebijakan yang telah ada sebelumnya. Jika hendak mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Antar kebijakan itu saling menopang dan semua elemen bangsa harus saling berkolaborasi,” kata Andra.
Sekali lagi, tegas Andra, kalau ingin mempercepat roda ekonomi, maka perlu berani berinvestasi untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 meskipun harus dibayar mahal. Dengan begitu, persoalan kesehatan dan ekonomi akibat covid-19 ini cepat teratasi. “Penyebaran covid-19 bisa teratasi dengan cepat, seiring roda ekonomi yang bisa berjalan seperti sediakala dan bahkan akan melaju cepat,” ujarnya.
Gerakan PCR serentak di seluruh Indonesia ini, menurut Andra, waktunya pas dengan memanfaatkan momentum PPKM. Gerakan seperti ini harus digalakkan secepatnya dan dalam waktu singkat agar dampak pandemi kepada sektor ekonomi tidak makin melebar dan lama. “Kita harus banyak belajar dan melihat keberhasilan negara-negara lain dalam penanganan covid-19 yang telah berhasil seperti India. Tak mesti sama, tetapi langkah keberanian dari pemerintahnya patut dijadikan contoh,” ujar Andra.
Seperti diketahui, pemerintah menggelontorkan pinjaman dana PEN yang jumlahnya untuk pemerintah didaerah bervariasi. Pola peminjaman ini bekerjasama antara Pemerintah Pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) selaku SMV dibawah Kementerian Keuangan RI. Rata-rata dana PEN digunakan untuk membiayai infrastruktur.
Penulis: R. Rido Ibnu Syahrie
